Pemkab Grobogan semakin serius dalam menata ruang dan wilayah. Turunnya peringkat Adipura Kabupaten Grobogan dari rangking 12 menjadi 13 pada penilaian tahap pertama dibanding tahun lalu membuat Pemkab kini terus berusaha untuk berbenah diri, dalam meraih Adipura yaitu dengan memfokuskan pembenahan fasilitas umum. Hal itu dijelaskan Wakil Bupati
Dari ekspos penilaian tahap pertama pertengahan Januari lalu, diketahui peringkat kabupaten yang memiliki 19 kecamatan ini turun satu peringkat. Meski poin yang diperoleh sama dengan tahun sebelumnya, 69,77 poin, namun Kabupaten Grobogan tak mampu bersaing dengan Kabupaten tetangganya, Blora, jelas Icek.
Sejak hasil penilaian tahap pertama itu dirilis, H. Icek Baskoro, SH kemudian mengadakan rapat koordinasi, yang dihadiri Kepala SKPD terkait, untuk pembenahan di sejumlah titik yang disebut-sebut menjadikan peringkat kabupaten ini turun. Dari hasil evaluasi, ada lima titik yang perlu diperhatikan secara khusus, tambah Icek.
Mengakhiri arahannya Wakil Bupati mengatakan, meski adipura penting namun lebih penting lagi harus ada program perbaikan berkelanjutan jangan hanya berhenti setelah selesai penilaian adipura. Untuk itu saya minta agar beberapa lokasi titik pantau tersebut segera mendapat perhatian semua pihak. “Kebersihan dan penataan lingkungan di beberapa lokasi titik pantau jangan hanya diperhatikan saat ada penilaian program Adipura saja, namun harus bisa menjadi budaya kita bersama,” pintanya. Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Edhie Sudaryanto, usai mengikuti apel pagi menjelaskan, kelima titik dimaksud meliputi; lingkungan sekolah, rumah sakit, pasar, terminal dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. “Hampir semua fasilitas di lima titik itu, kondisinya perlu perhatian khusus,” ujarnya.Adapun fokus perbaikan yang dilakukan Pemkab Grobogan, lebih lanjut Edhie menjelaskan, meliputi, sistem drainase, ruang terbuka hijau (RTH) dan pedagang kaki lima (PKL). Sekolah dan perkantoran (pemilahan dan pengolahan sampah), terminal (kebersihan lingkungan dan ruang tunggu penumpang, RTH, drainase dan penataan PKL), rumah sakit (kebersihan lingkungan dan ruang tunggu, pengolahan limbah dan TPS). Sedangkan masalah pengolahan sampah terutama di perkantoran, pasar, dan sekolah juga dirasa masih memprihatinkan, karena berdasarkan penilaian pada tahap pertama lalu, nilainya sangat rendah. “Kita hanya mendapatkan poin 30, padahal idealnya 70 poin,” katanya. (Bagus Murgan)
